Jimly Bahas Konflik Parpol di Depan Jokowi, Desak Segera Islah

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Salah satu poin yang dibahas DKPP adala soal konflik parpol.

Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan, pihaknya mendorong agar partai politik yang berkonflik bisa segera islah. Pasalnya jika konflik terus berlanjut akan merugikan parpol itu sendiri, terutama terkait keikutsertaan dalam Pilkada serentak nanti.

"Di antara beberapa opsi yang didiskusikan, salah satunya bahwa setiap parpol yang konflik itu kita dorong dengan keras supaya segera islah, kalau tidak mereka terpaksa harus menunggu putusan pengadilan yang sifatnya final dan mengikat," ujar Jimly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015).

Jimly berharap pengadilan yang menangani kasus konflik parpol tersebut bisa segera mengeluarkan keputusan. Terlebih saat ini jadwal dan tahapan Pilkada serentak sudah dilakukan.

"Dengan demikian kita harap pengadilan segera ambil keputusan sebelum penetapan pasangan calon. Itu jadwal dan tahapannya sudah ada mudah-mudahan pengadilan bisa segera ambil keputusan, tapi seandainya tidak, ada kemungkinan partai yang konflik itu sama-sama tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon," jelas Jimly.

Jimly juga menyebutkan, salah satu opsi yang didorong agar tidak konflik yaitu dengan mendorong calon yang pantas untuk maju melalui jalur independen. "Dengan begitu hal konstitusional tiap pasangan calon dan begitu juga hak konstitusional rakyat pemilih tetap dijamin. Karena parpol yang berkonflik bisa mengganggu integritas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia," katanya.

Artinya, Golkar dan PPP yang saat ini masih berkonfli tidak bisa ikut pilkada?

"Ya partai mana saja yang konflik, dua kepengurusan, nanti masing-masing kepengurusan mengajukan calon masing-masing, bikin repot penyelenggara pemilu. Jadi mumpung jauh hari, segera selesaikan konflik internal dan pengadilan yang tangani segera putuskan dan keluarkan putusan sebelum tahapan dimulai," kata Jimly.

Lalu apa tanggapan Presiden Jokowi?

"Presiden dengarkan dan kita tukar pikiran. Sebagian besar presiden nyatakan penting untuk jaga integritas demokrasi kita. Perhatian presiden tentunya bukan tentang kubu-kubu atau satu dua partai, tapi ialah integritas demokrasi yang kita bangun, dan ini kaitannya dengan kepentingan nasional," jawab Jimly.

(jor/erd)