F-PDIP Tolak Menteri yang Jelaskan Soal Kapolri ke DPR

F-PDIP Tolak Menteri yang Jelaskan Soal Kapolri ke DPR

- detikNews
Senin, 30 Mar 2015 12:26 WIB
Jakarta - Pemerintah akan mengutus Menko Polhukam dan Menkum HAM untuk memberikan penjelasan ke DPR soal calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Meski begitu, Komisi III belum tentu menerima apabila penjelasan disampaikan oleh menteri dan bukan presiden.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan menuturkan bahwa rapat pleno komisi pekan lalu sudah memutuskan untuk mengundang Presiden Jokowi ke DPR untuk memberi penjelasan dalam rapat konsultasi. Setelah Wapres Jusuf Kalla mengutus Menko Polhukam dan Menkum HAM, Komisi III belum mengadakan rapat lagi.

"Komisi III mintanya rapat konsultasi dengan Presiden, bukan diwakili oleh Menkum HAM dan lain-lain. Kalau setelah itu kami rapat internal dan Komisi III menilai cukup dari menteri, ya sudah. Tapi kalau tidak berubah harus presiden sendiri kasih keterangan di DPR," kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Trimedya ragu apabila Komisi III akan puas dengan penjelasan dari menteri. Politikus PDIP ini yakin bahwa Jokowi sebenarnya mau memberi penjelasan ke DPR.

"Saya ragu apabila dilakukan oleh menteri, apakah DPR mau? Karena komisi III rapat dan minta rapat konsultasinya dengan presiden," ucapnya.

Setelah mendapat penjelasan dari Presiden, Trimedya memprediksi fit and proper test Komjen Badrodin tidak akan membutuhkan waktu lama. Dia justru mempertanyakan pimpinan DPR yang tidak menyampaikan permintaan rapat konsultasi itu ke presiden.

"Kita minta penjelasan pimpinan DPR kenapa surat komisi III tidak diteruskan ke Jokowi. Bahkan pimpinan menjalankan pertemuan sendiri. Harusnya kan pimpinan DPR hanya speaker," ungkap Trimedya.

Usai Presiden Jokowi memberi penjelasan dalam rapat konsultasi, Trimedya yakin jalan Komjen Badrodin di DPR akan mulus. Menurutnya, Komisi III tidak mempermasalahkan sosok Badrodin.

"Kawan-kawan komisi III tidak ada masalah dengan sosok Badrodin Haiti. Hanya ganjalannya kenapa presiden tidak eksekusi yang disetujui kawan-kawan DPR (Komjen Budi Gunawan)," ucap Ketua DPP PDIP ini.

(imk/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads