Ahok: Proyek Pemerintah Mahal karena Ada SKPD yang Main

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sudah lama mencium gelagat ketidakjujuran bawahannya dalam menangani sejumlah proyek di DKI. Tak heran, tidak sedikit proyek-proyek pemerintah memakan anggaran yang sangat mahal.

"Di SKPD itu juga ada oknum main nyolong. Contoh rehab gedung, gimana cara oknum SKPD nyuri rehab gedung? Main dengan konsultan, mungkin ya. Gimana cara nyolongnya, jumlah hari kerja orang swasta seminggu dia bikinnya 3 bulan, swasta kerja 10 orang dia laporin 60 orang. Nyolongnya begitu," kata Ahok.

Hal ini disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015). Di samping itu, dia juga memperkirakan para oknum memainkan dari jumlah bahan dasar.

"Terus alat yang dipakai batu swasta, lima kubik (misalnya) dia 7 kubik. Nyolong. Saya tau kok. Makanya proyek-proyek pemerintah itu semua mahal," lanjut dia.

Tidak jarang juga, kata Ahok, para oknum SKPD itu sembunyi tangan. Sehingga, seolah-olah DPRD yang me-mark up anggaran yang sudah ada melalui sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir).

"Begitu ke belakang ada Bappeda tiba-tiba nongol, nah itu yang dikatakan BPKAD ada siluman. Oknum SKPD juga nakal. Misal bikin separator busway tinggal beli aja, dia pikir nggak ada untung nih. Dia nggak mau, seolah-olah yang nyoret DPRD. Yang dia mau ada keuntungan. Nah, itu yang terjadi. Begitu keluar ke sana (RAPBD), ke Mendagri beda," kisah Ahok.

Dari kejadian seperti itu, Ahok pun bersikukuh agar APBD 2015 menggunakan sistem e-budgeting. Selain itu, semua tender dan sebagainya diatur dalam e-katalog.

"Maka tahun 2015 begitu saya pake e-budgeting kan (nggak) bisa sembarang ngisi lagi. Langsung beturan tuh 2 (institusi yakni Pemprov dan DPRD), langsung dua versi, itu yang diangketin. Itu strategi," kata Ahok.

"Nah skarang DPRD selesai. Sekarang tinggal 1 lagi yang pemda. Saya beresin oknum SKPD yang main siapa, saya mau ke Mendagri. Begitu tahu siapa yang main kita stafin saja sudah," ujar dia.

(aws/fdn)