Sidney Jones: Soal ISIS, Pemerintah Indonesia Harus Proaktif

Yogyakarta - Ajakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di berbagai situs media sangat masif dan sulit dibendung. Untuk mencegahnya, pemerintah Indonesia harus serius meluruskan informasi dan paham sesat yang disebarkan ISIS.

"Tidak cukup dengan menghapus situs media yang beredar di internet yang berisi ajakan masuk jadi anggota ISIS. Ajaran agama juga harus ikut meluruskannya karena itu paham yang sesat yang diajarkan ISIS," ungkap Peneliti Terorisme dari Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (24/3/2015).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan jawaban atas informasi dari situs-situs (ISIS) tersebut. Sebab sampai saat ini, mereka lebih banyak menyebarkan melalui media internet.

Selain itu, kata dia, informasi yang muncul di jejaring media sosial yang berkaitan dengan ISIS juga sangat masif sehingga dibutuhkan langkah antisipatif dari pemerintah. Warga yang tertarik masuk ISIS umumnya disebabkan faktor finansial karena ISIS menjanjikan uang yang jauh lebih besar apabila bergabung.

"Bagaimana seorang janda dengan tujuh anak, kawin lagi di sana, ISIS sendiri akan menanggung biayanya," kata Sidney dalam diskusi laporan tahunan Prodi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM mengenai politik lokal dan konflik kegamaan itu.

Meski ada faktor finansial katanya, mereka yang bergabung dengan ISIS termotivasi bahwa di Suriah akan terbentuk bentuk negara yang akan menerapkan syariat Islam secara penuh. Akibatnya tidak sedikit dari mereka yang meyakini dan percaya akan muncul ‘imam mahdi’ di negara Islam, Irak dan Suriah.

"Meski banyak orang menolak tentang itu, tapi kenapa sampai sekarang pemerintah membiarkan mereka keluar ke Suriah," katanya.

Dalam acara itu, Sidney juga mengapresiasi tentang laporan kekerasan yang muncul di Indonesia yang mengatasnamakan kelompok agama. Bahkan kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai seperti membunuh pelaku begal motor juga menunjukkan lemahnya proses penegakan hukum.

"Kekerasan ini tidak akan selesai jika hukum tidak ditegakkan dengan baik oleh aparat hukum. Sayangnya, kekerasan itu muncul di daerah yang berdekatan dengan pos-pos polisi," paparnya.

Dia menambahkan soal tingkat penyelesaian kasus kekerasan agama di tiap daerah berbeda satu sama lain. Namun juga bergantung dari kepemimpinan di masing-masing kepala daerah dan kapolda, atau kapolres setempat.

"Seharusnya bisa diselesaikan sebelum kekerasan menjalar lebih luas," pungkas Sidney Jones.

(bgs/rul)