BPKP DKI Belum Hitung Kerugian Negara akibat Kecurangan Pengadaan UPS

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menghitung kerugian keuangan negara akibat penyimpangan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun 2014. BPKP masih fokus mendalami dugaan penggelembungan harga dan penyimpangan lelang.

"Kami masih mendalami dugaan mark up harga UPS tahun anggaran 2014, belum menghitung nilainya," kata Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2015) malam.

Proses lelang pengadaan juga masih ditelusuri. Bonny menyebut proses lelang UPS untuk puluhan sekolah di DKI bertentangan dengan aturan yakni Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Ada ketidaksesuaian," sebutnya

Sementara itu Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menaksir besaran kerugian negara mencapai Rp 50 miliar. Dari hasil penyelidikan diketahui adanya mark up barang.

"Kalau sudah diperiksa secara menyeluruh, tentu akan kita sampaikan siapa tersangkanya," ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra secara terpisah.




(fdn/rni)