Saat dikonfirmasi ke Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumati tidak menampik adanya kecurigaan tersebut. Dirinya bersama tim e-budgeting juga berencana akan melakukan audit.
"Untuk nomenklatur itu sudah ada di e-budgeting sebelum saya datang ke Bappeda. Memang setelah saya di Bappeda kalau saya lihat nomenklatur yang ada penggabungan-penggabungan," ujar Tuty di Ruang Bappeda Gedung G Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuty menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI sejak 2 Januari 2015 lalu menggantikan Andi Baso. Kala itu Ahok tengah merombak jajaran PNS DKI secara besar-besaran.
"Saya jelaskan tegaskan penggabungan nomenklatur ada sebelum memimpin Bappeda. Saya akan lakukan cek langsung dengan tim e-budgeting. Justru saya mempercepat perbaikan nomenklatur yang harus dibongkar," kata Tuty.
Ahok sempat menyebut pernah mengajukan agar anggaran mendahului bisa dicairkan pada November tahun lalu, yang mana kala itu masih dijabat oleh Andi Basok. Tak terealisasi, Ahok pun langsung mencopot Andi karena mencium ketidakberesan gelagatnya dan memindahkan ke Asisten Keuangan Sekda DKI.
Mantan Bupati Belitung Timur itu meminta agar Bappeda DKI mencairkan anggaran mendahului akibat molornya pengesahan APBD 2015 karena alat kelengkapan dewan tak kunjung terbentuk. Alih-alih dilaksanakan, Bappeda justru mencantumkan nomenklatur upah sebagai anggaran kegiatan operasional Dinas Kebersihan.
Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun membenarkan pihaknya akan memeriksa Bappeda DKI. Dia mengatakan saat ini sedang menyusun daftar pertanyaannya.
"Kita mau dalami. Ini lagi saya bikin pertanyaannya. Kita harus telusuri kan," kata Lasro saat dikonfirmasi di Balai Kota, hari ini.
Sementara itu, Andi Baso sendiri enggan menanggapinya detail. "Yang mana ya? Coba tanya Bappeda sekarang. Waktu saya dulu nggak ada masalah," terangnya.
β
β
(aws/fjp)