Ahok: Saya Sudah Kantongi Nama SKPD Eselon 4 sampai 2 yang Main di APBD 2015

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berupaya menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Meski mengklaim bisa mengunci semua anggaran, namun Ahok masih 'kecolongan' dengan ulah sejumlah SKPD.

Terlebih dalam evaluasi APBD 2015 dari Kemendagri ditemukan kembali pengadaan UPS/Stabilizer sebesar Rp 1,5 triliun untuk BPKAD dan Rp 118,8 miliar untuk Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jaktim. Ahok mengaku sudah mengetahui SKPD yang bermain di belakangnya.

"Kita sudah tahu makanya aku stafin, stafin semua," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

"Ada eselon 4, eselon 3 terlibat, dan eselon 2 juga mungkin terlibat," lanjut Ahok.

Ahok masih merahasiakan identitas oknum SKPD tersebut. Ia segera menyerahkan nama-nama itu ke pihak berwajib untuk diproses.

Sebagaimana diketahui, evaluasi RAPBD 2015 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-681 tahun 2015, terlihat ada anggaran Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer untuk BPKAD serta Sudin Kominfo dan Kehumasan Jaktim. Masing-masing mengajukan anggaran yang berbeda.

SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah. Sementara Sudin Kominfo dan Kehumasan Jaktim mengajukan Rp 118.800.000 untuk membeli UPS bagi pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi informatika dan kehumasan.

Jumlah ini memang lebih kecil dibanding angka yang diajukan oleh DPRD DKI untuk pengadaan UPS sebesar 5,8 miliar per unitnya. Tapi kehadiran UPS dalam evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri cukup mengejutkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam dokumen evaluasinya menyatakan pelarangan untuk dianggarkan dalam Raperda tentang APBD 2015 kecuali bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

"Polisi sudah mengindakasi ada dugaan korupsi, saya kira polisi tangkap sajalah," kata Ahok.

(aws/aan)