ICW Dukung Negara Santuni Parpol, Tapi Tidak Rp 1 T per Tahun

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan partai politik akan diberikan subsidi sebesar Rp 1 triliun melalui APBN. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai angka tersebut tidak logis karena terlalu besar.

"Terlepas dari apakah dari angka Rp 1 triliun dibagikan kepada seluruh parpol atau untuk masing-masing parpol, menurut ICW angka tersebut tidak rasional karena kalau dibandingkan dengan anggaran yang diterima lembaga negara lain. APBN hanya menganggarkan per lembaga di bawah Rp 1 triliun, menurut kami sangat tidak logis jika parpol diberikan subsidi sebesar itu," ujar peneliti ICW Donal Fariz kepada wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015).

‎Menurutnya, angka Rp 1 triliun untuk setiap partai merupakan jumlah yang terlalu besar. Apalagi wacana ini tidak dikaitkan dengan berapa jumlah realitas belanja partai yang sesungguhnya.

"Dalam peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2009, jumlah bantuan per partai dihitung sebesar Rp 108 untuk setiap suara yang diperolah dari pemilu sebelumnya. Sehingga total pengeluaran APBN bantuan parpol pada tahun ini lebih kurang Rp 13,176 miliar," jelasnya.

Memang, selama ini pendanaan partai di Indonesia menjadi sebuah permasalahan. Kasus korupsi yang melibatkan kader parpol tak terlepas dari tuntutan untuk menghidupi organisasi partai melalui sumbangan kader.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ICW tidak serta merta menolak pemberian subsidi kepada masing-masing parpol.‎ Namun jumlah yang diberikan haruslah rasional. "Usulan ICW adalah Rp 1.080 rupiah per suara, itu angka yang ideal. Disini ada peningkatan 10 kali lipat dibandingkan angka suara saat ini (Rp 108 per suara).‎ Kalau sejak 2009 sampai 2015 inflasi rata-rata 6 hingga 8 persen, kami rasa logis ada peningkatan pada subsidi untuk partai," jelasnya.

Apabila ditotal dengan jumlah perolehan suara dari hasil pemilu sebanyak Rp 122.003.667 suara, maka artinya negara menanggung subsidi partai sebesar Rp131.763.960.360 setiap tahunnya.

"Ini jumlah rasional yang akan kami sampaikan pada Mendagri, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak seperti memberikan cek kosong pada partai tapi memberikan kebijakan yang ketat pada partai," tutupnya.‎

(rni/tor)