Minta Bukti Surat Kontrak, Tim Angket Cecar Konsultan e-Budgeting Pemprov DKI

Jakarta - Tim Hak Angket DPRD DKI mencecar konsultan e-budgeting Pemprov DKI Jakarta bernama Gagat Wahono soal kontrak kerja dan honor. Gagat pun diminta menunjukkan surat kontraknya hari ini juga.

"Yang harus dipersiapkan adalah kontrak dengan Pemprov, surat tugas, bukti tanda terima pembayaran fee 4 orang, dan lain-lain. Pak Gagat bisa serahkan hari ini ya," kata Ketua Tim Angket Ongen Sangaji saat menutup rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).

"Nanti diserahkan ke Sekwan ya," lanjut Ongen.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, para anggota dewan memang mencecar Gagat tentang mekanisme penunjukkan dirinya sebagai konsultan serta honor yang diterima. Gagat menjelaskan bahwa timnya terdiri dari 4 orang dan mereka semua menandatangani kontrak.

Pria berkacamata ini mengaku menerima honor, namun sistem e-budgeting itu tidak dijual. Sistem yang gratis ini pun menjadi bahan sindiran tim angket.

"Yang paling luar biasa, e-budgeting di DKI dikasih gratis," ungkap Ongen.

Tim angket merasa hal ini sebagai suatu kejanggalan. Menurut Ongen, sistem e-budgeting untuk anggaran senilai triliunan rupiah seharusnya tidak gratis.

"(Yang janggal) sistem, katanya sistem dikasih gratis buat DKI ikhlas. Sistem sebesar ini dikasih gratis bahaya ini, setahu saya sistem yang iPhone saja bayar loh, malah sistem e-budgeting anggaran kita gratis," ujarnya kepada wartawan usai rapat.



(imk/bar)