Ancaman Pidana di Balik Teriakan 'Gubernur Goblok' Pada Ahok

Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman dilaporkan ke polisi oleh LBH Pendidikan terkait ucapan 'gubernur goblok' saat rapat mediasi bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bagaimana ancaman pidana dari aduan tersebut?

Pelaporan dilakukan pada Senin (9/3) lalu ke Polda Metro Jaya. LBH Pendidikan mengklaim punya bukti video saat peristiwa itu terjadi dan sudah menganalisisnya dari menit ke menit. Mereka kemudian berkesimpulan, oknum DPRD yang mengumpat 'goblok' ke Ahok adalah Prabowo. (Baca: ini video kisruh Ahok vs DPRD DKI)

Dalam laporan bernomor LP/884/III/2015/PMJ/Ditreskrimum itu, LBH Pendidikan melaporkan Prabowo dengan tuduhan Pasal 156 dan Pasal 207 KUHP tentang pernyataan permusuhan kebencian terhadap suatu golongan atau SARA dan UU dan atau pasal 4 huruf b angka 2 jo pasal 16 No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 156 KUHP berbunyi:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap- tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 207 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 4 huruf b UU no 40 tahun 2008:

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata- kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 16 UU No 40 tahun 2008:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan LBH Pendidikan berusaha mengaitkan umpatan ke Ahok dengan penghinaan dan kebencian terhadap ras tertentu dan penghinaan terhadap penguasa di Indonesia. Ancaman hukumannya bervariasi, dari penjara 1,5 tahun hingga 5 tahun bui.

Polisi sudah berjanji akan menindaklanjuti pelaporan ini. Namun belum diketahui, apakah sudah ada proses pemeriksaan terhadap pihak terkait atau belum.

"Setiap laporan masyarakat tentu akan kita tindak lanjuti," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul.

Di sisi lain, rencananya Gubernur Ahok juga akan dilaporkan oleh pengacara beberapa anggota DPRD. Mereka juga akan melaporkan Ahok atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Pelaporan bakal digelar hari ini.

(mad/nrl)