KPK Harus Cepat Usut Laporan Ahok Soal Dana Siluman APBD!

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak gerak cepat mengusut dugaan kasus dana siluman dalam APBD 2012-2014 dan RAPBD 2015 yang dilaporkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). KPK diperlukan untuk mengusut kasus kakap ini.

"KPK diperlukan. Ini kasus banyak, butuh KPK. Saya kira kepolisian tidak sanggup kalau sendirian," kata Manager Program Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di kantornya, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).

Febri secara pribadi juga bingung karena kepolisian yang ikut mengusut kasus dugaan korupsi. Menurutnya, hal ini mesti dilihat sesuai pertama laporan karena Ahok awalnya melaporkan dugaan ini kepada KPK. Namun, jika memang peran kepolisian diperlukan maka harus bersinergi dengan KPK.

"Kepolisian boleh. Tapi, ini kasus besar. Kalau memang tujuannya baik, ya silakan. Tapi, KPK mesti dilibatkan karena kalau dibalikin pertama kan Ahok ngelaporin pertama ke KPK," sebutnya.

Dia pun menyarankan agar pihak KPK memaksimalkan bahan yang sudah dilaporkan Ahok. Jika masih kurang, maka komisi antirasuah itu harus gerak aktif.

"Intinya KPK ya harus cepat juga. Ini bukan hanya Uninterruptible Power Supply (UPS), ada juga scanner, printer 3D," tuturnya.

Adapun, peneliti ICW lain Firdaus Ilyas mengatakan memang sarana dan prasarana di dinas dan sudin pendidikan rawan dikorupsi. Selain UPS terdapat sarana lain yang memang potensi untuk korupsi sangat besar. Proyek permainan ini pun diduga dilakukan saat menit-menit akhir sebelum ABPD 2014 diketuk.

"Pengadaan tender seperti UPS dilakukan saat last minutes, sebelum pengesahan APBD diketuk," kata Firdaus di tempat yang sama.

Berdasarkan penelusuran pihaknya, ada beberapa sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan DKI yang berpotensi bermasalah. Menurutnya, selain UPS ada alat scanner dan printer 3D, pengadaan colaboration active Classrom, pengadaan alat digitan education classroom.

"Dari realisasi kegiatan yang diduga bermasalah (siluman) terdiri dari 454 paket kegiatan," ujarnya.

(hat/mok)