Lulung soal Pengusul Proyek UPS: Bisa Jadi Kami, Bisa Jadi SKPD

Jakarta - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak kunjung usai. Pemprov dan DPRD saling menuding sebagai pihak yang mengusulkan proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Soal aktor pengusul proyek pengadaan UPS ini menjadi salah satu yang menyebabkan rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan DPRD berlangsung ricuh. (baca juga: Cerita Ahok Saat 'Interogasi' SKPD Soal UPS dan Ada Anggota DPRD Panik)

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana mengaku tak tahu menahu soal pengusul proyek UPS tersebut. Termasuk proyek pengadaan UPS tahun 2014 saat dia menjadi anggota Komisi E DPRD DKI. Komisi E membidangi pendidikan yang pada 2014 menganggarkan pengadaan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta dengan harga nyaris Rp 6 miliar tiap sekolah.

Pada anggaran tahun 2014 menurut Lulung, proyek UPS masuk dalam APBD DKI Perubahan. "Perubahan anggaran 2014 itu tidak dibahas, sudah kita setuju saja, ya sudah," kata Lulung kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).

Lulung juga mengaku tak tahu pengusul proyek UPS untuk tahun 2015 ini. "Bisa jadi kami, bisa jadi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kan kami juga punya hak budget," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurut Lulung, kalaupun DPRD yang mengusulkan proyek UPS pasti itu berdasarkan aspirasi masyarakat. "Iya dong aspirasi (aspirasi dari bawah). Kan ada rapat anggota dewan (RAD) di situ kita ngomong kan sama SKPD lu butuh apa, kami bahas. Persoalan gubernur marah-marah nggak mau input, lu melanggar aturan," kata Lulung.


(erd/nrl)