"Penegak hukum yang kuat dan terpercaya akan berdampak pada penindakan korupsi di banyak sektor, seperti maritim, pangan, migas, dan sebagainya. Maka itu, agenda bersih-bersih terhadap institusi Kepolisian dan Kejaksaan harus diprioritaskan," ujar peneliti dari PSHK Miko Ginting kepada detikcom, Rabu (4/3/2015).
Menurut Miko, saat ini ada persoalan besar yang nyata-nyata yang sedang dihadapi. Polemik ini bukan sekedar persoalan KPK, Polri, atau Kejaksaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, lanjut Miko, agenda penyelematan terhadap KPK dari serangan yang bertubi-tubi patutnya dijadikan prioritas. Presiden tidak boleh diam saja.
"Presiden harus bertindak dan mengambil sikap. Pembuktian terhadap komitmen antikorupsi Presiden Joko Widodo akan diuji dari penyelesaian terhadap polemik ini," tutupnya.
Sebelumnya Mensesneg Pratikno mengatakan alasan mengapa pemberantasan korupsi difokuskan di bidang maritim, pangan hingga energi, karena bidang-bidang tersebut menjadi fokus pemerintahan Jokowi.
"Presiden selalu mengajak KPK, Polri dan Kejaksaan untuk proper lah dalam menangani penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dan fokus kepada isu-isu strategis. Yang strategis bagi zaman pemerintah sekarang ini kan isu-isu mengenai maritim, pangan, energi," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2015).
(mpr/fjp)