Salah Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS Senilai Rp 5,8 M Pindah Kantor

Jakarta - Ada 49 perusahaan pemenang tender Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu. Salah satu perusahaan itu adalah PT Multi Langgeng yang memenangkan tender pengadaan UPS untuk SMA Negeri 96 senilai Rp 5.833.410.000.

PT Multi Langgeng memenangkan tender mengalahkan 33 perusahaan lainnya untuk pengadaan UPS di SMA Negeri 96. Di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse) DKI Jakarta disebut PT Multi Langgeng beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kompleks Ruko Mall Klender Blok B 11 No 12 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hari ini detikcom menelusuri jejak PT Mukti Langgeng berbekal alamat tersebut. Kantor PT Mukti Langgeng terdiri dari dua lantai berada di bagian belakang Ruko Mall Klender.

Bagian depan pintu terbuat dari kaca sehingga bagian dalam bisa dilihat dari luar. Di bagian dalam terlihat hanya ada bangku, sofa warna kuning, meja kecil, boks kontainer, dan 14 drum plastik berusia sedang.

Seorang perempuan yang mengaku sebagai penjaga ruko keluar saat pintu diketuk. Kepada detikcom, dia membenarkan bahwa PT Mukti Langgeng pernah berkantor di unit ruko tersebut.

"Iya (PT Mukti Langgeng) tapi sudah pindah, Januari lalu," kata perempuan yang tak mau namanya disebutkan itu saat berbicang dengan detikcom, Senin (2/3/2015).

Namun dia menolak menyebut kantor PT Mukti Langgeng kini berada. Dia juga tidak mau menyebut unit bisnis dari perusahaan tersebut.

Sejumlah penyewa di Komplek Ruko Mall Klender juga mengaku tak tahu bisnis yang dijalankan oleh PT Mukti Langgeng. Bahkan selama berkantor di tempat itu, perusahaan tersebut tak pernah mencantumkan papan nama.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku tertampar karena ada tiba-tiba pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah dalam APBD 2015. Apalagi tahun lalu, Dinas Pendidikan DKI kecolongan dalam pengadaan perangkat UPS. Ada 49 unit UPS yang didatangkan ke sekolah-sekolah kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

"UPS itu ada 49 unit, 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)," kata pria yang kini menjadi Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta itu, Senin (2/3/2015).



(erd/nrl)