BPKP Lakukan Audit Investigatif Pengadaan UPS 2014 yang Dikecam Ahok

Jakarta - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan perangkat suplai daya listrik (uninterruptible power supply/UPS) pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

"Untuk UPS 2014, kami sedang melakukan audit investigatif," tegas Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (1/3/2015).

Tim BPKP lanjut Bonny masih mengumpulkan data termasuk dokumen terkait kontrak. "Juga permintaan keterangan pihak terkait," sambungnya menolak merinci pihak yang dimaksud.

Yang pasti pihak terkait dengan pengadaan UPS yang nilainya berkisar Rp 5,8 miliar per perangkat akan dilakukan termasuk pejabat Dinas Pendidikan.

Sebab sejumlah sekolah mengaku menerima UPS pada APBD 2014 atas surat dari Disdik DKI. "Bila diperlukan akan kami minta penjelasan," sebutnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga penyusupan anggaran siluman terkait UPS terjadi setelah sidang paripurna persetujuan APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pada 27 Januari lalu.

DPRD diduga Ahok memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman pada APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.

Ahok lantas menunjukkan pengadaan serupa yang diduga sengaja disusupkan pada tahun 2014 dengan kisaran harga per perangkat mencapai Rp 5,8 miliar.

Pada Jumat (27/2) Ahok langsung melapor ke KPK sekaligus membawa bukti terkait dana siluman APBD 2015 juga anggaran UPS pada APBD tahun sebelumnya.


(fdn/rni)