.webp)
Rencana usulan tersebut diutarakan Wakil Ketua Bidang Organisasi, keanggotaan dan kaderisasi DPC PDIP Surabaya Sukadar, Jumat (27/2/2015).
Menurut dia, MoU agar partai tidak hanya dijadikan kendaraan politik calon kepala daerah yang bukan kader maupun kader partai karena pindah 'lain hati' saat kembali mencalonkan lagi.
"Kita tahu PDIP selalu dikadali (dibohongi) hanya dijadikan kendaraan politik. Kalau jadi mencolot (keluar), tanpa ada pemberitahuan," ujarnya.
Ia juga menyebut beberapa kepala daerah yang pernah diusung partainya dan pindah partai tanpa pamit saat mencalonkan kepala daerah lagi. Diantaranya Bibit Waluyo mantan Gubernur Jawa Tengah, I Made Mangkupastika yang saat ini menjabat Gubernur Bali (kini Partai Demokrat).
Kedua nama di atas, disebut Sukadar, mulanya diusung dan direkomendasi melalui PDIP, pada pemilukada berikutnya mencalonkan melalui partai politik lain.
Ketika ditanya apakah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini termasuk di dalamnya, anggota Komisi C DPRD Surabaya ini enggan menjawabnya tegas.
"Saya tidak bilang seperti itu lho ya, teman-teman sendiri lho yang bilang lho," ujarnya sambil tertawa lebar.
Sukadar juga menyebut, praktek 'habis manis, sepah dibuang' yang dialami partainya sudah berlangsung lama. Ia tidak mau kondisi tersebut terus menerus terjadi. "Karena tidak ada yang mengikat. Begitu jadi, mereka lepas dengan sendirinya," ungkap Kadar sapaan akrab Sukadar
Ia juga memastikan pihaknya dalam menghadapi Pemilukada 2015 masih belum menentukan bakal calon Surabaya 1. Namun kata dia, aspirasi dari kader dukungan menguat pada Whisnu Sakti Buana yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.
"Baru akan kita tentukan setelah Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang kita gelar setelah Kongres DPP," pungkas dia.
(ze/fat)
