SMPN 41 DKI Jakarta dicatut sebagai pihak yang akan menerima Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar dalam APBD 2015. Pihak sekolah mengaku tidak pernah mengusulkan alat itu dan tak membutuhkannya. Bila listrik mati, lebih baik pasrah menunggu menyala kembali.
"Sejauh ini sih nggak Pak," jawab Wakil Kepala SMPN 41 Unang Nurahman saat ditanya detikcom apakah sejauh ini membutuhkan UPS di kantornya, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Unang mengaku selama ini sekolah memilih bersabar bila listrik mati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apakah tak ada laboratorium atau peralatan yang membutuhkan listrik terus menyala? "Nggak ada yang kaya gitu, semua di sini manual," jawab Unang.
Pengadaan UPS ini menjadi berita setelah Gubernur Ahok bersitegang dengan DPRD tentang APBD 2015. Ahok mencium ada oknum DPRD yang mengubah APBD tidak lewat e-budgeting dan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 12,1 triliun. Untuk pendidikan saja, jumlah proyek fiktif sebanyak Rp 105 miliar, termasuk pengadaan UPS dan professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.
UPS adalah alat untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. Di Jakarta, harga UPS bermacam-macam namun harga Rp 6 miliar dinilai aneh dan secara IT tidak logis.Β
(nwk/nrl)