Mendagri Sebut 80% APBD Buat Belanja Pegawai, Ahok: DKI Sudah Paling Bagus

Mendagri Sebut 80% APBD Buat Belanja Pegawai, Ahok: DKI Sudah Paling Bagus

- detikNews
Rabu, 25 Feb 2015 14:01 WIB
Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menyebut penyerapan anggaran dari APBD sebanyak 80 persen banyak digunakan untuk belanja pegawai. Akibatnya, banyak pembangunan infrastruktur terbengkalai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang sempat geleng-geleng kepala dengan pernyataan itu pun rupanya langsung mengonfirmasi ke Tjahjo. Bahkan dirinya juga mengirim surat untuk meminta waktu bertemu.

"Nggak, Mendagri nggak bilang gitu. Kalian salah, saya sudah BBM Mendagri, Mendagri bilang ada di Indonesia yang sampai 80%, buat DKI mah sudah paling bagus. Dia tahu itu," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah minta waktu Mendagri. Ini lagi dicari waktunya," imbuhnya.

Suami Veronica Tan itu berniat membahas carut-marut APBD 2015 yang hingga kini masih belum menemui titik terang. Dia juga ingin menjelaskan soal 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang muncul secara tiba-tiba dalam APBD.

"Saya mau jelasin ke Kemendagri ini loh kenapa dia nggak mau tanda-tangan. Ini juga alasan saya nggak mau input ke e-budgeting karena dia (DPRD) ada titipan Rp 12,1 triliun. Saya sudah keluarin semua kok ada datanya lengkap," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sebelumnya, Tjahjo sempat mempertanyakan banyaknya jalanan daerah yang rusak tidak diperbaiki. Politisi PDIP itu menyebut alasannya dikarenakan dana dari APBD untuk infrastruktur kurang dari 20 persen saja.

"Ini yang jadi problem, karena jalan itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kab/Kota, jalan kecamatan, jalan desa. Problemnya 80 persen APBD ini untuk belanja pegawai, kurang dari 20 persen untuk pembangunan," jelas Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (23/2) lalu.

Bila dahulu akan mudah dana dari pusat digelontorkan untuk melakukan perbaikan, tapi kini sulit malah bisa terkena pidana korupsi. Karenanya pemerintah akan menyiapkan dana khusus.

(aws/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads