.webp)
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Risma, mantan Kepala DKP dan Bappeko ini mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemkot sejauh ini.
Namun kata pejabat kelahiran Kediri ini, mereka mengaku terpaksa membangun sendiri tanggul di wilayah Kota Pahlawan. Namun saat Kali Lamong meluap, wilayah yang terdampak lintas dua kota/kabupaten.
"Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya," kata Risma di ruang sidang walikota Balai Kota Surabaya, Selasa (10/2/2015).
Pernyataan tersebut diamini Bupati Gresik, Sambari. Menurutnya, pembuatan tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, tapi pengerukan Kali Lamong yang diperlukan. "Pada intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini," ungkap Sambari.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan , Risma mengungkapkan dampak luapan Kali Lamong yang menjadi masalah tiap tahun mempengaruhi dampak psikologis sehingga warga bersikap apatis karena terbiasa dengan kondisi tersebut.
"Kasihan warga pak. Kondisi saat ini di daerah Gendong masih belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen karena tambak dan sawahnya rusak," ujar Risma dengan nada emosional Sambil berharap kapasitas saluran air di Kali Lamong bisa diperbesar.
"Sejauh ini kami hanya bisa berupaya penguatan tanggul. Sedangkan pengerukan Kali Lamong kami tidak berani karena bukan kewenangan kami," lanjut Risma.
Sementara Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo mengaku sudah menganggarkan anggaran Rp 10 miliar yang digunakan untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong.
"Ini (Rp 10 miliar) untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke ibu wali," ungkap singkat Yudi.
Selain normalisasi Kali Lamong, BBWS akan melakukan pelebaran menjadi 30 meter yang awalnya hanya 10 meter sehingga kapasitas sungai lebih besar dan bisa menampung debit air dalam jumlah lebih besar. Namun, pelebaran dan normalisasi membutuhkan waktu.
"Tentu tidak bisa sim salabim. Makanya kita akan prioritaskan titik-titik urgen. Tapi yang jelas, tidak semua titik sama karena makin ke hilir makin kecil. Jadi tidak sama," pungkas Yudi.
(ze/fat)
