Komnas HAM Rekomendasi KPK dan Polri Diaudit

Jakarta - Komnas HAM merekomendasikan agar Polri dan KPK dilakukan audit internal. Perselisihan dua lembaga itu diharapkan jadi momentum perbaikan di segala sisi.

"Ada rekomendasi kepada Presiden, Polri dan KPK," ujar Ketua Komisi Nasional HAM Hafid Abbas usai penandatanganan MoU Pusat Studi Kajian HAM dan Perdamaian di Auditorium Gedung Dewi Sartika, UNJ, Jakarta Timur (5/2/2015).

Rekomendasi Komnas HAM untuk Presiden Jokowi adalah bisa mengambil keputusan tegas. Sementara untuk KPK dan Polri pihaknya meminta kedua lembaga itu untuk diaudit.

"KPK juga harus dibenahi, jangan sampai di dalam ada mekanismen tidak terkontrol, perlu ada audit. Karena selama ini di KPK status tersangka tapi tidak ditindaklanjuti dari sekian banyak kasus seperti Ketua BPK tahun lalu ada Menkes, Menag dan sejumlah wali kota yang setelah itu tidak difollow up. Kami juga akan beri rekomendasi untuk Polri untuk dilakukan audit internal," bebernya.

Hafid membantah kalau Komnas HAM terlalu berpihak kepada KPK. Pihaknya menginginkan kedua lembaga penengak hukum ini dapat sinergi.

"Itu tidak di Komnas HAM ingin KPK kuat, polisi kuat. Kedua lembaga kita ini harus saling koreksi masing-masing punya kesalahan oleh karena itu kita tidak melihat ada mekanisme audit di dalamnya," tutupnya.

(edo/mok)