Revolusi Sunyi Megawati di Tengah Pro-Kontra Komjen Budi

Jakarta - Pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI memantik kontroversi. Pasalnya nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sering dikaitkan dalam kepemilikan rekening gendut.

Pro kontra kian memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka tindak pidana korupsi persis sehari sebelum uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sayang wakil rakyat di Senayan nekat meloloskan Komjen Budi sebagai calon Kapolri meski berstatus tersangka karena tidak mau kebagian 'bola panas'.

Kini 'bola panas' berpindah ke Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta dihadapkan pada dua pilihan; melantik atau membatalkan pengangkatan Komjen Budi sebagai Kapolri.

Pegiat antikorupsi yang sebagian besar relawan Jokowi saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu menolak pengangkatan Komjen Budi sebagai Kapolri. Desakan agar Komjen Budi mundur begitu kuat.

Desakan agar Presiden tetap melantik Komjen Budi tak kalah kuat. Permintaan itu datang dari partai pengusung seperti; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat.

Di tengah pro dan kontra pengangkatan Komjen Budi, hingga kini belum terdengar suara dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nama Megawati sering dikaitkan sebagai orang yang mengajukan Komjen Budi sebagai calon Kapolri. Maklum Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden pada 2001 sampai 2004.

Dari kubu Koalisi Indonesia Hebat yang lantang bersuara agar Komjen Budi dilantik adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan mantan Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Hendropriyono.

Lalu ke mana Megawati?

Putri pertama mendiang Presiden Sukarno itu selalu bergerak dalam sepi. Manuvernya tak pernah diumbar ke media. Padahal sejak nama Komjen Budi diajukan sebagai calon Kapolri, Mega kerap mengundang petinggi partai di gerbong KIH. Langkah ini diambil untuk memuluskan langkah Komjen Budi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Saat KPK mengumumkan Komjen Budi sebagai tersangka, perempuan yang biasa dipanggil Ega oleh Bung Karno itu kembali mengumpulkan petinggi parpol di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/1/2015) malam.

Pertemuan kemudian digeser ke sebuah rumah makan yang tak jauh dari kediaman Mega. Sambil bersantap malam mereka sepakat terus mendorong Komjen Budi sebagai calon Kapolri meski berstatus tersangka.

Usai pertemuan itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kerap mondar-mandir ke Istana Negara. Begitu juga dengan Pramono Anung yang dikenal sebagai orang dekat Megawati. Mereka disebut membawa pesan dari Megawati agar Jokowi meneruskan pengajuan Komjen Budi sebagai calon Kapolri.

Sayang Sang Presiden belum menuruti saran Megawati yang disampaikan melalui Surya Paloh dan Pramono Anung. Presiden Jokowi memilih menunda pelantikan Komjen Budi.

Suasana kian memanas saat penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat (23/1/2015) pekan lalu. Ratusan tokoh antikorupsi berkumpul di gedung KPK dan mendesak agar Polri membebaskan Bambang.

Malam harinya Mega kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi partai di kediamannya. Pertemuan itu digelar bersamaan dengan perayaan ulang tahun Megawati yang ke-67.

Sejumlah petinggi partai termasuk sejumlah menteri kabinet kerja hadir ke rumah Mega malam itu. Seperti; Trimedya Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri PU Basuki Hadi Muljono, Ketum PKPI Sutiyoso, mantan Kapolri Dai Bachtiar, politisi PDIP Maruarar Sirait, termasuk Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sabtu keesokan harinya Megawati kembali mengundang sejumlah petinggi PDIP ke rumahnya.

Polemik seputar pengajuan Komjen Budi sebagai calon Kapolri tak kunjung reda. Minggu (25/1/2015) lalu Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen atau Tim 9 untuk mengkaji pengajuan Komjen Budi yang berujung pada munculnya konflik antara KPK dengan Polri.

Pada Rabu kemarin Tim Independen yang dipimpin mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif itu sepakat menyarankan kepada Presiden agar membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. "Usul kami (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (berpendapat) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Setelah Tim Independen memberikan saran tersebut kepada Presiden Jokowi, Rabu malam kediaman Megawati di Jalan Teukur Umar kembali ramai didatangi tamu. Namun seperti sebelumnya, tak ada keterangan resmi dari pihak Megawati soal pertemuan tersebut.

Megawati selalu mengambil sikap diam di tengah kontroversi yang menyebut-nyebut namanya sebagai pihak yang mengajukan Komjen Budi sebagai calon Kapolri. Si Ega seperti tengah menerapkan teori The Spiral of Silence atau lingkaran kesunyian, yaitu diam di tengah mayoritas suara publik yang menentang pelantikan Komjen Budi Gunawan. Teori ini pernah dipopulerkan Elizabeth Noelle-Neuman tahun 1988. Kajian profesor emeritus penelitian komunikasi dari Institute fur Publiziztik Jerman ini membahas soal peran opini dalam interaksi sosial.

"Sebuah opini publik, apalagi menyangkut isu kotroversial akan cepat menyebar ketika dikemukakan dan diwartakan lewat media massa," begitu bunyi teori The Spiral of Silence yang dikutip detikcom, Kamis (29/1/2015).

(erd/nrl)