"Kami menuntut presiden mampu hadir sebagai problem solver dalam menghadapi problem bangsa," ujar Tri Aji.
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang juga pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengatakan, pemberantasan korupsi adalah penting dan mendesak. Namun, alangkah baiknya bila lembaga negara seperti KPK dan kejaksaan yang dibentuk untuk tugas itu, memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus korupsi besar yang berhubungan langsung dengan persoalan kedaulatan bangsa, sebagaiamana garis politik yang dijanjikan pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ia menambahkan, ketidakberdayaan Presiden Jokowi dalama menangani persoalan, tekanan-tekanan dari partai maupun pendukungnya dalam pilpres telah memposisikan dirinya tidak mampu memutuskan apa-apa atas dua lembaga negara yang berada langsung di bawah otoritasnya.
"Sesungguhnya presiden dapat mengambil tindakan tegas, baik terhadap Polri maupun KPK," tegasnya.
Dalam aksinya, massa membentangkan berbagai poster yang di antaranya bertuliskan '#Save KPK, #Save Polri, #Save Indonesia', 'Presiden=problem solver', 'Rezim Kleptokrasi'.
Mereka menyuarakan tentang peninjauan kembali upaya penyerahan harga minyak pada mekanisme pasar dan menolak segala bentuk liberalisasi.
Peserta aksi sempat menggelar teatrikal yang menggambarkan polemik yang terjadi. Mereka mengenakan topeng Ketua KPK Abraham Samad, calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
(roi/try)