Polri Perlu Sowan ke KPK agar Tak Terjadi Pertikaian Seperti di Hongkong

Bogor, - Ketegangan antara KPK dengan Polri dewasa ini telah membuka simpati publik terhadap jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk menghindari ketegangan lebih lanjut, pimpinan Polri perlu sowan ke KPK untuk menjelaskan soal penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

"Kalau kemarin setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka lalu pimpinan KPK ‎sowan ke Pak Tarman (Jenderal Sutarman yang waktu itu Kapolri) untuk menyampaikan kondisi dan situasi penyebabnya, sekarang Polri juga perlu untuk menyampaikan ke KPK tentang kronologi dan sebab-sebab yang melatarbelakangi soal BW (Bambang)," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy usai peringatan maulid nabi di Pondok Pesantren Daarul Rahman III, Parung, Bogor, Minggu (25/1/2015).‎

Keterangan kedua lembaga ini bermula dari keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sejurus kemudian, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka. Beberapa hari kemudian, giliran Polri yang menetapkan Bambang sebagai tersangka. Romi, panggilan Romahurmuziy, tak ingin perseteruan ini menjadi lebih runyam sebagaimana yang terjadi di Hongkong.

"‎Mereka harus saling menghormati agar ketegangn tidak berlanjut, kita tidak ingin seperti yang terjadi di Hongkong , adanya pertikaian yang lebih serius bahkan bentrok fisik yang terjadi antara KPK Hongkong dengan Kepolisian," kata Romi.
‎
‎Sebagaimana diketahui, terjadi perselisihan di Hongkong saat didirikannya Independent Commission Againts Corruption (ICAC). Pendirian ICAC mendapat resistensi dari Kepolisian Hongkong.

Romi menyarankan agar Polri dan KPK duduk bersama membicarakan solusi yang terbaik guna mengakhiri keterangan ini. Pertemuan KPK dan Polri yang perlu dilakukan itu juga untuk menindaklanjuti pertemuan kedua lembaga dengan Presiden Jokowi yang sudah dilakukan.

"‎Pimpinan kedua institusi perlu duduk bersama dan menyampaikan statement yang diinginkan bersama. Perlu adanya rapat konsultasi agar apa yang menjadi kegaduhan berkurang signifikan," kata Romi.

Anggota Komisi III DPR ini meminta agar pimpinan kedua lembaga menghindari pernyataan yang berpotensi memanaskan suasana. ‎Kedua lembaga perlu mengeluarkan pernyataan bersama terkait kepastian proses hukumnya, bukan penyelesaian hukum masalah masing-masing pihak lantaran hukum terus berproses.

‎"Pimpinan KPK dan Pimpinan Polri sebaiknya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, bukan memancing timbulnya ketegangan lebih lanjut," ujarnya.

(dnu/mpr)