"Rakyat tidak jelas? Memangnya hantu! Kita semua punya KTP, identitas, alamat. Kalau tidak jelas itu siapa yang tidak jelas? Jangan buat pernyataan yang seperti itu, lelucon yang tidak lucu. It's not a joke," kata Todung di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Mantan Pansel Mahkamah Konstitusi ini juga menyatakan dukungan rakyat ke KPK adalah kehendak rakyat tanpa dikoordinasikan atau diarahkan oleh pihak tertentu. Sikap ini menurut Todung adalah genuine dari rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Datang tidak digerakkan dan tidak diundang. Kalau itu dikatakan kekanak-kanakan, ya itu aneh dan terserah Menko Tedjo saja. Ya mungkin dia tidak punya kosakata untuk itu (dukungan genuine rakyat kepada KPK)," tambahnya.
Todung pun berharap Menko Tedjo sebagai menteri yang mengkoordinasi sejumlah lembaga di bidang politik, hukum dan keamanan bisa bersikap lebih arif. Hal ini karena apapun yang diucapkan Menko Tedjo bisa jadi panutan lembaga-lembaga di bawah kementeriannya.
"Saya sih ingin Menkopolhukam ini, kan membawahi semua lembaga dan instansi hukum kecuali Mahkamah Agung, lebih arif dan bijaksana mengeluarkan pernyataan karena apapun dibaca publik. Kalau Menkopolhukam ingin kondusif dalam penegakan hukum, sebaiknya tidak mengeluarkan statement seperti itu," tutup Todung.
(vid/erd)