Kompolnas Diminta Lebih Selektif Soal Pengajuan Calon Kapolri

Kompolnas Diminta Lebih Selektif Soal Pengajuan Calon Kapolri

- detikNews
Sabtu, 17 Jan 2015 11:16 WIB
Jakarta - Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana berpendapat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebaiknya lebih selektif dalam menyodorkan nama calon Kapolri kepada Presiden. Dia menyebut Kompolnas hanya sekadar copy paste dalam mengumpulkan data calon Kapolri.

"Kompolnas ikut berdosa dalam rekomendasi Budi Gunawan ke Menko Polhukam lalu ke Presiden. Kompolnas hanya melakukan copy paste dari data pemeriksaan Bareskrim," kata Tjipta dalam diskusi polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Sebagai lembaga pengawas, menurut dia, Kompolnas bisa melakukan penyelidikan lebih mendalam dan tidak hanya menunggu data dari Bareskrim. Cara ini dinilai sebagai pilihan keliru. "Kompolnas tidak melakukan penyelidikan. Atas kebijakan itu lah punya pilihan yang keliru," tuturnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tjipta menambahkan karena proses pengajuan calon yang tidak selektif maka DPR ikut-ikutan mengebut uji kelayakan dan paripurna Komjen Budi Gunawan. Padahal, rencana awalnya paripurna terkait pencalonan Budi Gunawan dilakukan pada Senin (19/1).

"Ini ada apa? Kan kita jadi bertanya-tanya. Kenapa DPR ingin cepat-cepat. Padahal kan paripurna rencananya Senin, tanggal 19," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas M Naseer memberikan tanggapan terkait pernyataan Tjipta. Nasser mengakui dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, pihaknya hanya mengambil data. "Mengenai cuma copy paste, kami benar mengambil dari dari Bareskrim," katanya.

Namun, hal ini harus dimaklumi karena pihaknya sudah mencoba. Salah satunya meminta data dari PPATK, KPK, dan Komnasham. Dari tiga lembaga itu, hanya Komnas HAM yang mengirim data terkait permintaan Kompolnas.

"Kami diabaikan begitu saja, kami banyak diabaikan. Saat itu, kami tidak punya alasan untuk mendelete Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon. Karena kita tidak disuplai data khusus. Kompolnas pernah kirim surat ke PPATK, KPK, Komnasham. Tapi hanya Komnas HAM yang membalas," tuturnya.



(hat/aan)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads