"Pak SBY pada saat mengajukan Kapolri selalu melibatkan KPK dan PPATK. Tapi Pak Jokowi mengambil jalan lain. Rasanya alangkah baiknya tradisi ini diteruskan," kata Wakil Ketua Partai Demokrat Agus Hermanto kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).
Namun nasi telah menjadi bubur, usaha Demokrat di DPR untuk meminta penundaan pelantikan Kapolri baru kalah dengan suara mayoritas yang menyetujui Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri. Kini Demokrat hanya berharap Jokowi mau menunda pelantikan Budi sembari Budi berproses mengklarifikasi sangkaan kasus korupsi yang dialamatkan kepadanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demokrat menilai tak sepatutnya seorang tersangka memimpin lembaga penegak hukum. Bahkan Demokrat sudah membuktikan bukan hanya penegak hukum yang harusnya tak dijabat seorang tersangka, bahkan jabatan menteri juga harus bebas kasus. Ini dibuktikan Ketum Demokrat SBY saat menjadi Presiden. Ketika itu, sejumlah menteri mundur dari jabatannya saat menyandang gelar tersangka.
"Jangankan baru mau diusulkan, sudah jadi pejabat saja kalau tersangka harus mengundurkan diri," ujar Agus.
(dnu/jor)