Presiden Jokowi, Hati-hati dan Bijaksanalah Dalam Memilih Kapolri

Jakarta - Presiden Joko Widodo tak lama lagi akan memilih Kapolri yang baru. Diharapkan Jokowi bisa memilih figur yang tepat, taitu bersih dan profesional untuk memimpin insitusi Polri.

Koalisi Masyarakat Sipil, yang digawangi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Jokowi harus berhati-hati dan bijaksana dalam memilih Kapolri yang baru. Pasalnya muncul kerisauan beberapa nama calon Kapolri yang beredar diduga memiliki rekening tidak wajar alias 'rekening gendut'.

"Pertama, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi, atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi," ujar anggota Koalisi Mayarakat Sipil yang juga menjabat sebagai Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi WE.

Supriyadi menyampaikan itu dalam jumpa pers "Cegah Figur Bermasalah Jadi Kapolri, Jokowi JK Harus Libatkan KPK dan PPATK" di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2014).

Kedua, lanjut Supriyadi, harus dipastikan bahwa Kapolri yang akan dipilih Jokowi nanti tidak bermasalah, atau menimbulkan masalah. Ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, HAM, pencucian uang ataupun persoalan hukum lainnya.

"Salah memilih figur Kapolri, hanya akan merusak kredibilitas pemerintah. Tidak saja sesaat namun hingga lima tahun ke depan selama pemerintahan Jokowi," kata Supriyadi.

Selanjutnya, diharapkan Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon Kapolri. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Jokowi dalam menjaring calon menteri untuk kabinetnya.

"Sudah seharusnya Jokowi mengulang keksuksesan dalam menjaring calon menteri di Kabinet Kerja dan mendapatkan figur yang berintegritas dengan dengan melibatkan KPK dan PPATK," katanya.

"Sebaliknya, Jokowi tidak mengulang kesalahan ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK,"" tamba Supriyadi.

Sementara itu, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Ray Rangkuti, yang juga sebagai Direktur Lingkar Madani mengatakan, calon yang dipilih Jokowi harus bisa membuat institusi Polri menjadi lebih transparan. Apalagi dia menilai Polri adalah salah satu lembaga yang belum bisa menyesuaikan diri dengan era reformasi.

"Calon yang dipilih jokowi harus bisa membuat polisi menjadi transparan. Kemudian Jokowi harus minta agar penyelesaian kasus penegakan hukum, jangan kasus kecil saja untuk mencari sensasi dan menutup kasus besar. Buat polisi menjadi profesional dan menuntaskan kasus korupsi," kata Ray.

"Ini pekerjaan berat jokowi untuk memilih calon Kapolri. Kita semua berkepentingan agar calon diselidiki KPK, PPATK dan Dirjen Pajak. Juga kita butuh pikiran-pikiran calon Kapolri terhadap masalah ini," tambah Ray.

(jor/ndr)