Menuju Bandung Smart City, SKPD dan Kecamatan Kini Online

Bandung - Bandung Smart City menjadi mimpi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan tentunya warga. Untuk mewujudkan hal tersebut, Emil, begitu Ridwan Kamil akrab disapa membentuk Bandung Smart City Council yang dibagi dalam 7 pokja, mulai dari bidang information and communications technology (ICT), pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportrasi, e-goverment dan teknopolis.

Meski baru beberapa bulan terbentuk, dewan yang ketuai oleh Ilham Habibie ini telah menyusun sejumlah rencana untuk mewujudkan Bandung Smart City ini. Salah satu yang penting dan mendasari Bandung Smart City ini adalah infrastruktur ICT. Karena Bandung Smart City akan mengubah yang dulunya serba manual menjadi otomatis serta efisien dengan hadirnya teknologi pintar di berbagai lini.

Ketua Pokja Infrastruktur ICT, Rully Budisatya memaparkan sejumlah usulan yang telah disampaikan pada Emil pada akhir tahun lalu untuk bisa segera diaplikasikan. Karena tanpa dukungan infrastruktur ICT yang mumpuni, bidang lainnya yang mendukung Bandung Smart City tak akan bisa berjalan optimal.

"Yang pertama adalah interkoneksi antar SKPD dan kecamatan. Sehingga misalnya dinas kesehatan membutuhkan data dari dinas kependudukan, bisa secara online," ujar Rully yang juga merupakan CEO PT Melvar Lintasnusa (Melsa) saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jumat (9/1/2015).

Ia menjelaskan, saat ini hampir seluruh SKPD dan kecamatan telah terkoneksi, namun masih belum ideal karena menggunakan jaringan operator yang berbeda-beda yang membuat tingkat keamanan dan efisiensi dalam lalu lintas data dan informasi masih kurang.

"Karena statusnya jaringan tersebut bukan di bawah kendali Pemkot Bandung, kita tidak bisa apa-apa saat sinyalnya lemah atau bahkan mati. Tingkat keamanannya juga kurang, karena harus melewati beberapa jaringan operator dulu sebelum diterima. Idealnya, kita bisa memiliki infrastruktur fiber optik sendiri, supaya lebih aman dan handal," jelasnya.

Namun ia mengakui, untuk bisa membangun infrastruktur sendiri membutuhkan biaya dan waktu yang tak sedikit. Sedikitnya butuh Rp 10 miliar untuk membangun infrastruktur fiber optik dan jaringan sendiri di luar milik operator publik.

"Belum lagi mengurus lisensi dari Kominfo. Tapi di Bandung kita bisa kerjasama dengan swasta yang sudah memiliki lisensi, sehingga kita bisa memiliki jalur eksklusif sendiri," tutur Rully.

Setelah interkoneksi, penetrasi internet di ruang publik dan pembuatan data center menjadi poin lainnya dalam mendukung Bandung Smart City.


(tya/ern)