Priyo: Dua Kubu Sepakat Islah, Rujuk, dan Musyawarah Mufakat

Jakarta - Dua tim juru runding kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie alias Ical selesai melakukan perundingan tahap pertama. Juru runding kubu Agung, Priyo Budi Santoso, mengatakan ada beberapa poin kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan hari ini.

"Jadi kami tadi berdiskusi, berbicara dari hati ke hati, ada yang cukup keras karena ada substansi yang belum bisa kami cairkan, tetapi kami bersyukur ada titik tolak kami bersepakat," kata Priyo usai pertemuan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2014).

Dia merincikan kalau dua kepengurusan hasil Munas Bali dan Jakarta yang saling berseteru ini mengutamakan jalur islah. Menurutnya perbedaan pendapat harus diselesaikan dalam asas musyawarah mufakat.

"Kubu Bali atau Ancol mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk dan musyawarah mufakat adanya perbedaan dan perpecahan ini. Kami hindari Mahkamah Partai maupun pengadilan yang nanti pasti energinya besar, lama sampai 1,5-2 tahun dan rugi besar pada pilkada karena bisa saja Golkar tak bisa mengusung karena kepengurusan kembar itu," papar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Dia pun berharap agar perselisihan ini tidak merembet sampai ke daerah. Menurutnya, cukup perselisihan hanya terjadi di kepengurusan tingkat pusat.

"Agar kepengurusan kembar dan perselisihan cukup kita lokalisir di Jakarta, DPP. Jangan sampai ini merambat ke perpecahan kembar di provinsi, kecamatan bahkan desa, kami hindari itu," ujarnya.

Selain itu, polemik soal pilkada langsung juga akhirnya disepakati kalau kedua kubu mendukung Perppu Pilkada. Sebagai partai besar, menurutnya Golkar harus mempelopori tradisi demokratis.

"Kami bersyukur sudah disetujui bahwa Golkar nanti mempertahankan pilkada langsung. Demikian pula permasalahan visi untuk mempelopori adanya tradisi demokratis, terbuka, adil, akan menjadi tradisi," tuturnya.

Kemudian, poin-poin lain yang belum disepakati bakal dibahas pada 8 Januari 2015. Dia menyebut persoalan yang belum ada kesepakatan seperti posisi Golkar di Koalisi Merah Putih bakal dibahas lebih lanjut pada 8 Januari mendatang. Begitupun dengan persoalan Munas 2009 di Riau.

"Masih ada tanggal 8 Januari, masih bisa kita samakan termasuk masalah misalnya memandang kepengurusan Munas Riau seperti apa. Tadi kami masih ada perbedaan tafsir, tetapi nanti akan kita coba rundingkan, karena masing-masing punya argumen," sebutnya.

(hat/trq)