Misbakhun Tantang Komisi IV Ungkap Mafia Izin Penangkapan Ikan

Jakarta - Langkah tegas Presiden Joko Widodo menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di Indonesia mendapat acungan jempol banyak pihak, termasuk politisi Golkar Misbakhun. Namun, dia menyebut Jokowi harus lebih berani karena banyak kapal-kapal asing itu dibekingi pihak tertentu.

"Kenapa yang ditenggelamkan kapal kayu bukan kapal besar-besar yang punya beking kuat? Pasti anggota DPR tahu siapa yang bekingi dan ini belum pernah terjawab," kata Misbakhun dalam diskusi soal kinerja Jokowi-JK di The Twety8 Bar & Bistro di Jl Tulodong Atas, Jaksel, Minggu (21/12/2014).

‎Mantan politisi PKS itu menyebut, mafia dimaksud salahsatunya adalah terkait perizinan menangkap ikan bagi kapal-kapal asing di perairan Indonesia. "Mafia izin," kata Misbakhun‎.

"Anggota DPR pasti tahu karena komisi IV tahu izin-izin itu untuk siapa saja. Saya dapat info itu, apakah berani (dibongkar -red)?" tantang Misbakhun.

Komisi IV memang membidangi masalah kelautan, Perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pangan. Sementara di antara mitra kerjanya adalah Departemen Kelautan dan Perikanan juga Dewan Maritim Nasional.

Meski demikian, Misbakhun mendukung upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam menindak kapal asing pencuri ikan . Baginya hukum harus tegas dan keras.

"Kalau menurut saya bukan sekedar dibakar, tapi pelakunya ditangkap dan dipenjara. Targetnya ya menegaskan hukum supaya 300 triliun yang hilang (akibat dicuri asing) kata Bu menteri itu bisa dinikmati nelayan," ujarnya merujuk statemen menteri Susi.

‎Lalu siapa pihak yang membikingi kapal-kapal besar milik asing itu?

"Bisa aparat, birokrasi, kekuasaan lokal atau preman," jawab aggota DPR yang duduk komisi keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan itu.

(iqb/ahy)