Menduduki Kantor DPP Golkar, Agung Cs Merasa di 'Atas Angin'

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang belum mengesahkan hasil Munas Golkar baik yang diselenggarakan kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie. Namun kubu Agung Laksono yang menggelar Munas di Ancol, Jakarta Utara, pada 6 sampai 8 Desember merasa di 'atas angin'.

Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa, mengklaim pengurus hasil Munas Ancol lebih jelas statusnya karena memiliki kantor sekretariat resmi.

Sementara, DPP hasil Munas Bali tidak memiliki kantor resmi. "DPP hasil munas Ancol, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, yang sehari-hari kami beraktivitas di sana. Yang Munas Bali saya tidak tahu alamat sekretariatnya," kata Agun melalui pesan pendek, Kamis (18/12/2014).

Kementerian Hukum dan HAM menyebut saat ini pengurus Golkar yang tercatat adalah hasil Munas VIII di Riau 2009. Sementara baik Munas Ancol maupun Munas Bali hingga kini belum diakui oleh pemerintah.

Namun menurut Agun dua kepengurusan saat ini bukan tidak diakui, tapi belum dapat disahkan.

"Saat ini ada dua DPP, yang kepengurusannya belum dapat disahkan oleh pemerintah," kata Agun.

Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung, Yorrys Raweyai, yang mengatakan putusan Menkum mengembalikan persoalan ke partai harus diapresiasi. Dia menilai putusan itu diartikan bahwa dua kepengurusan saat ini menunggu pengesahan.

Namun, terkait pengakuan Menkum HAM soal Munas 2009 yang masih diakui, Yorrys tidak sependapat.

"Tidak ada dalam surat Kemenkum HAM seperti itu. Jangan ditafsirkan macam-macam," sebut Yorrys di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu kemarin.

(erd/nrl)