PNS Dilarang Rapat di Hotel, Okupansi Hotel di Prigen Merosot

Pasuruan - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pasuruan mengeluhkan kebijakan larangan PNS melakukan kegiatan di hotel. Belum sebulan larangan tersebut berlaku, okupansi hotel sudah merosot.

"Terus terang 60 persen tamu kita dari pemerintahan. Bulan ini banyak yang membatalkan pesanan," kata Ketua PHRI Pasuruan, Joko Widodo, usai Temu Pengusaha Dalam Rangka Peningkatan Investasi dan Informasi Potensi Daerah Kabupaten Pasuruan di pendopo kabupaten, Kamis (11/12/2014).

Sejak 1 Desember 2014, pemerintah melarang PNS melakukan kegiatan di hotel, resort dan lokasi lain untuk tujuan penghematan. "Sebelum ada larangan saja okupansi kita hanya berkisar 40 persen," jelas General Manager Pines Garden, Prigen, Pasuruan.

Joko mengharapkan pemerintah daerah melakukan terobosan dengan membangun sarana rekreasi keluarga kawasan Tretes dan lokasi lainnya. Selama ini, selain menginap di hotel, tak ada lagi yang bisa dinikmati pengunjung hotel.

"Katannya Prigen itu wisata keluarga. Seharusnya dibangun objek wisata seperti di lokasi lain. Para tamu setelah bermalam nggak ada aktivitas di pagi harinya, jadi perlu objek wisata buatan," tutur Joko.

General Manager Hotel Royal Senyiur, Prigen, Yon Heriyanto, mengatakan jika okupansi terus menurun maka imbasnya pada pemerintah daerah.

"Selama ini kami taat pajak. Sektor pariwisata ini menyumbang Rp 11 miliar setiap tahun. Jika pendapatan menurun otomatis pendapatan daerah juga menurun," kata Yon. Yon mengaku bulan Desember ini banyak instansi pemerintahan yang membatalkan pemesanan.

(fat/fat)