Golkar Tolak Perppu Pilkada, Pengamat: Demokrat Tidak Konsisten

Jakarta - Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Padahal Golkar sudah menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang yang menerbitkan Perppu saat masih menjabat Presiden.

Pengamat politik dari Populi center Niko Haryanto menilai sikap penolakan yang ditunjukkan Partai Golkar merupakan buah dari ketidakkonsisten Partai Demokrat. Dari awal semestinya Demokrat mendukung Undang-undang Pilkada langsung, dan tidak melakukan aksi walk out sehingga tak perlu ada Perppu.

"SBY selalu berkara I'm Democrat (saya seorang demokrat) pasti menjunjung tinggi politik rakyat namun terlihat hanya seperti statement kosong saja, yang seharusnya dapat dibuktikan nyata. Namun, saat voting fraksinya malah keluar," ujar Niko dalam acara Perspektif Indonesia Smart FM, Sabtu (6/12/2014).

Niko mengatakan, ketidakkonsistenan ini membuat Demokrat dikhianati oleh Partai Golkar. "Pengkhianatan Golkar kelanjutan sikap politik mereka (Demokrat) yang tidak konsisten,"ujarnya.

Niko menilai, perlawanan keras penolakan Perppu Pilkada tidak hanya dari KIH dan KMP tapi rakyat juga menolak. Kalau tidak adanya kepentingan-kepentingan dan adanya konsistensi perpu ini tidak perlu.

"Perpu tidak perlu kalau konsisten dari awal. Tidak perlu adanya perpu ini untuk demokrasi yang baik," terang Niko.

(spt/erd)