Soal Perpu Pilkada, Idrus Marham: Kajian Sosiologisnya Banyak yang Negatif

Badung - Munas Golkar IX di Bali ‎menghasilkan penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Tentang Pilkada langsung. Sikap politik Partai pohon beringin, membuat tudingan bahwa hal itu dapat memecah KMP. Oleh karena itu, Sekretaris Jendral Partai Golkar, Idrus Marham menjawab tegas hal itu.‎

"‎Perpu itu transisi demokrasi harus diakhiri, harus ditata sistem kebangsaan politiknya. Sekarang setelah dilakukan kajian sosiologis lebih banyak aspek negatif," kata Idrus usai Munas digelar di Westin Hotel, Nusa Dua Resort, Bali, Kamis (4/12/2014).

Menurut Idrus, ke depannya akan dilihat filosofi pancasila dan UUD. Yaitu, Pancasila sila ke empat dan UUD pasal 18, yang sudah diatur Pilkada itu dilakukan demokratis. "Kita kombinasi kan antara pancasila dan UUD kajian strategis, dan filosofisnya," ungkapnya.

Demokratis secara teoritis, kata dia, bisa langsung dan tidak. "Kajian sosiologisnya banyak negatifnya. Kalau banyak itu kenapa harus dilakukan. Kita formatnya seperti ini kita kembalikan ke filosofi bangsa kita," tegasnya.

"Konflik sosial antar masyarakat, money politik, politisiasi birokrasi itu terjadi sampai sekarang," urainya.

(vid/vid)