Demokrat Tuding Golkar Ingkar Janji, Ical Membela Diri

Jakarta - Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya memutuskan akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Tak ayal Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dituding mengingkari janji yang disepakati bersama Partai Demokrat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu tersebut.

Ical pun membela diri atas tuduhan tersebut. Menurut dia keputusan Munas menolak Perpu Pilkada bukan dibuat oleh seorang Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung atau Theo Sambuaga. "Tapi (disepakati) oleh 547 peserta Munas," kata Ical saat menyampaikan pidato penutupan Munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12/2014).

Menurut Ical rekomendasi Munas sifatnya harus dilaksanakan oleh pengurus DPP Golkar. Namun dalam perjalanannya nanti akan ada lobi-lobi politik yang akan dilakukan.

Kemarin Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku kecewa dengan Partai Golkar dan Koalisi Merah Putih yang bakal menolak Perpu Pilkada. Dia menyebut KMP telah mengingkari komitmen yang dibuat bersama Ketua Umum Demokrat SBY, yang kala itu masih menjabat Presiden Indonesia ke-6.

"Bila demikian, berarti mereka mengingkari komitmen yang sudah dibikin dengan Pak SBY. Biar rakyat yang tahu," kata Syarief bereaksi atas kabar ini, saat dihubungi detikcom, Rabu (3/12/2014).

Mungkinkah karena itu Syarief Hasan tidak menghadiri penutupan Munas IX Golkar hari ini?

(erd/nrl)