Pecat 2 Menteri, PM Israel Ingin Bubarkan Parlemen dan Percepat Pemilu

Jakarta - Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan ingin membubarkan parlemennya dan mempercepat pemilihan umum. Ini dilakukan pasca ia memecat 2 menteri kunci dalam koalisinya karena menentang kebijakan pemerintah.

Melalui pernyataan politiknya pada Selasa (2/12/2014), Netanyahu mengumumkan pemecatan terhadap Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni. Seperti dilansir dari AFP, Rabu (3/12/2014), pemecatan tersebut merupakan langkah terbaru Netanyahu dari krisis politik di Israel di mana hari ini merupakan pertarungan anggota parlemen atau Knesset yang akan memutuskan untuk membubarkan atau tidaknya parlemen.

"Saya tidak akan mentolerir setiap oposisi dalam pemerintahan saya. Saya tidak akan menerima menteri menyerang kebijakan dan kepala pemerintahan dari dalam," ujar Neranyahu dalam keterangannya.

Ia juga menyatakan akan meminta parlemen dibubarkan sesegera mungkin untuk pergi kepada orang-orang dan mendapatkan mandat yang jelas untuk memimpin Israel. Krisis politik di Israel muncul selama pembahasan anggaran tahun 2015 dan adanya perdebatan yang meminta untuk menjadikan Israel berstatus negara Yahudi dalam hukum. Di mana status itu disebut dapat membahayakan minoritas Arab.

Permintaan tersebut sangat ditentang oleh Yair Lapid yang merupakan mitra koalisi penting yang memimpin partai Atid sentris Yesh, dan juga oleh Tzipi Livni yang mengetuai Hatnuah yang juga sentris. Keduanya mendapatkan 25 kursi dari 68 di koalisi yang disatukan setelah pemilu pada Januari 2013.

Pemilu yang ingin dipercepat oleh Netanhayu diharapkan akan dilakukan pada Maret atau April mendatang di mana seharusnya pemilu akan digelar pada November 2017 mendatang. Netanhayu pun membutuhkan suara mutlak atau mayoritas yakni 120 anggota Knesset.

Sumber di Partai Likud Netanyahu menyatakan anggota koalisi kemungkinan besar akan mendukung permintaan Netanyahu. "Tren dalam Likud dan dalam koalisi secara umum adalah memilih mendukung," ucap seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Pada hari Senin (1/12) lalu, Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan Lapid untuk berekonsiliasi. Perdana Menteri meminta Lapid untuk menyerah pada 5 tuntutannya terhadap pemerintah. Termasuk tuntutan membekukan program unggulan pajak pada pembelian rumah. Netanyahu juga meminta agar Lapid mendukung RUU Negara Yahudi.

Penolakan Lapid menyebabkan ketegangan politik di Israel memuncak. Ia menduduh Netanyahu tidak bertanggung jawab dan mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Lapid juga menyebut Netanyahu memutuskan untuk melakukan Pemilu yang tidak perlu di Israel.

Pemilu itu disebut-sebut akan mengurangi kemungkinan melanjutkan dialog dengan Palestina setelah pembicaraan damai yang dipimpin Amerika Serikat April lalu juga tidak berhasil. Krisis politik Israel sendiri terjadi di tengah ketegangan dengan Israel.

Pada pemilu sebelumnya, partai Netanhayu berhasil merebut 31 kursi bersama koalisinya yang merupakan partai garis keras, Yisrael Beitenu. Namun Koalisi itu bubar dan meninggalkan Likud hanya dengan 18 kursi. Sementara partai Yesh Atid menjadi partai terbesar di parlemen dengan 19 kursinya.

(ear/kha)