"Katanya dia setuju Munas 2015. Dia minta Oktober 2015. Ical itu kan anti Januari, tapi ya jangan Oktober dong. Itu namanya pengurus DPP enam tahun. Lama benar. Dia setuju Munas 2015, tapi Munas di Bali juga harus ada. Ya, kaget kita," ujar anggota Presidium, Agun S Gunanjar, di ruang Fraksi Golkar, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Agun juga menyindir Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung yang mengklaim sebagai mediator islah. Menurutnya, Akbar dan Ical memutarbalikkan fakta terkait perpecahan internal di Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan pelaksanaan Munas di Bali seperti pertunjukan dengan tiket penonton yang sudah disetting. Ical dianggap otoriter dengan memaksakan Munas tetap di Bali. Padahal, itu melanggar AD/ART Partai.
"Sungguh otoriter. Kedaulatan partai bukan di ketum, enggak ada hak prerogatif. Ketum salah terjemahkan rapimnas. Salah itu. Sesat pikir dia. Itu manusia yang tidak paham aturan. Munas ini semuanya ilegal, enggak fair, ibaratnya munas itu pertunjukan yang tiket masuk pengunjung sudah diatur," ujarnya.
Agun kembali mengingatkan kegagalan Ical dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Menurutnya, Ical sudah tidak layak lagi memimpin Golkar.
"Bagaimana kita yakin, pemimpin gagal di pileg, gagal di pilpres, gagal nyapres menjadi pemimpin lagi. Harusnya sadar dirilah, dia nggak laku-laku," kritiknya.
(van/nrl)