Kalau Ical Tidak Lagi Jabat Ketua, Dinamika Golkar di DPR akan Berbeda

Jakarta - Konflik antara kubu Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Ketum Agung Laksono tak lepas dari bayang-bayang perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Lantas mau dibawa ke mana nasib partai berlambang beringin tersebut jika Ical tak lagi terpilih menjadi Ketum periode 2014-2019 dalam Munas akhir bulan ini?

"Kalau nanti Golkar tidak lagi di tangan Ical, saya kira dinamika di DPR akan berbeda. Kalau sebaliknya bukan tidak mungkin konflik di DPR berkepanjangan," ujar Ketua Formappi Sebastian Salang dalam diskusi 'Ketika Golkar Kalah dan Ricuh di Era Ical: Apa Selanjutnya?' di Kedai Kopi Deli, Jl Sunda No 7, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan argumentasi Ical mempertahankan posisi partainya di KMP tidak masuk akal dan terlalu dibuat-buat. Setidaknya Sebastian membeberkan 3 poin pendapatnya.

"Kalau partai ini ada dalam KMP dengan argumentasi Pancasila terancam itu ngada-ngada. Selama ini Ical mengatakan di KMP penting, yakni penguatan sistem presidensial yang mana seharusnya Pak Ical harusnya ada mendukung pemerintahan," jelasnya.

Kedua, ini adanya upaya ancaman komunisme. Ketiga, ingin melakukan proses check and balances.

"Saya kira nggak perlu bentuk KMP, DPR itu emang tugasnya mengontrol. Toh dulu zaman Golkar di SBY kita bisa kritis soal Century. Jadi ini argumentasi mengada-ada," kata Sebastian.

Sebelumnya, konflik yang mendera Golkar ada di bawah bayang-bayang KMP dan KIH juga sempat dikemukakan oleh Sekretaris Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah. Menurut dia, di dalam akta perjanjian ada kesepakatan bahwa sesama anggota partai di KMP harus saling membantu. Khususnya menjaga agar partai lainnya solid dan utuh. Politisi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut wajar saja bila sesama KMP merasa khawatir dan memberikan perhatian.

(aws/bpn)