NasDem Bantah Intervensi Instruksi Menko Polhukam Soal Munas Golkar

Jakarta - Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella menepis anggapan keputusan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno melarang Munas Golkar di Bali terkait dengan NasDem. Keputusan tersebut murni kebijakan yang diambil Menko Polhukam.

"Pak Tedjo itu kan sekarang sudah jadi Menko Polhukam dan sudah mundur dari partai , apapun yang dilakukan baik pernyataan maupun tindakan itu tidak ada mengatasnamakan partai. Jadi jangan kemudian itu dihubungkan sebagai sikap partai politik," ujar Patrice di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya kebijakan Menko Polhukam juga tidak bisa diartikan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap urusan dapur internal Golkar. "Jadi menurut saya nggak pas kalau itu dikatakan NasDem cawe-cawe menitipkan pernyataan ke Pak Tedjo, itu nggak benar," tegasnya.

Lagipula, Tedjo setelah mundur dari NasDem tidak pernah melakukan konsultasi politik terkait kementeriannya. "Apapun yang dilakukan itu pertimbangan beliau sebagai Menko Polhukam bukan pertimbangan sebagai mantan Nasdem dan tidak pernah konsultasi sebelum ambil sebuah tindakan," sambungnya.

Sebelumnya Waketum Golkar Fadel Muhammad menyebut kebiajakan Menko Polhukam politis. "Karena Menko Polhukam dari NasDem, NasDem tahu semua pecahan Golkar, ini ada permainan politik," ujarnya terpisah.

Karena itu Golkar meminta agar Menko Polhukam tidak mengintervensi partainya. "Kalau diintervensi berakibat negatif, kami mohon agar dapat ditarik statement tersebut," sambung Fadel.

(fdn/trq)