.webp)
"Kami sangat menyesalkan sikap partisan Menko Polhukam terkait munas Partai Golkar," kata Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya kepada detikcom, Rabu (26/11/2014).
Tantowi meminta agar Menteri Tedjo bisa bersikap lebih elegan dalam menyikapi Golkar yang sedang dilanda perpecahan internal. Sikap Tedjo dinilainya bias kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tantowi, alasan Tedjo untuk meminta Munas 30 November di Bali itu dibatalkan sebagai alasan yang terlalu dibuat-buat. Tedjo sendiri mengemukakan alasan terkait permintaan penundaan tersebut, yakni agar citra Pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia tidak terganggu, mengingat potensi konflik yang dibawa Golkar pada Munas itu.
"Alasan yang sangat dibuat-buat di balik anjuran beliau agar Munas Golkar di Bali dibatalkan sangat disayangkan. Kalau mau berpolitik, hendaknya Menko Polhukam agak halus dan elegan sedikitlah," tutur Tantowi.
Menko Polhukam juga meminta agar pihak Kepolisian tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas itu. Namun Golkar meminta agar Menko Polhukam memahami penyelenggaraan kegiatan masyarakat masih mengacu pada Juklap Kapolri No Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
"Di sana jelas, tidak ada perintah untuk punya izin. Hanya pemberitahuan," tegasnya.
Tedjo yang juga politisi Partai NasDem itu dimintanya tak mencampuri urusan internal Partai Golkar. "Sebagai penyelenggara negara, menteri harus netral dan tidak mencampuri urusan internal partai. Itulah makna di balik keinginan Presiden Jokowi yang meminta kader partai untuk keluar dari partainya ketika dipilih menjadi menteri," tandasnya.
(dnu/rmd)
