Gandeng Menteri PU-Pera, Menaker Rencanakan Program Perumahan Buruh

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan sedang merancang program perumahan buruh. Untuk itu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat akan digandeng.

"Soal perumahan (buruh), kan ada BPJS Kenegakerjaan kemudian ada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Yang di sana juga ada skema itu," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Hal ini disampaikan Hanif usai bersantap siang dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2014). Dia menjelaskan, ada identifikasi perumahan yang dimiliki oleh Pemda-pemda.

"Kalau misalnya itu bisa dialokasikan juga untuk perumahan buruh, itu juga bisa menekan biaya pengeluaran perumahan untuk buruh," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa permasalahan upah buruh memang akan terus menjadi pembahasan yang alot. Sehingga menurutnya cara pandang harus segera digeser.

Solusi akan dicari dengan melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha termasuk serikat pekerja.

"Cara pandang kita ini tidak lagi di soal upahnya tetapi soal bagaimana kita ini bisa menekan pembiayaan dari beban kehidupan buruh," kata Hanif.

"Jadi caranya kita konsentrasilah ke pintu keluar, jangan pintu masuk. Karena kalau pintu masuk alot itu pasti. Nah pintu keluarnya ini kami bisa dicarikan solusi," imbuhnya.

Meski sudah mewacanakan skema untuk mengurangi beban kebutuhan hidup buruh, Hanif mengaku belum menghitung angka biaya yang dibutuhkan.

"Kalau angka belum ngitung," kata menteri dari PKB ini.

(sip/nrl)