Komisi Belum Lengkap, Penolakan Menteri Rini Rapat Bareng DPR Dianggap Wajar

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengirimkan surat ke Setjen DPR meminta penundaan jadwal RDP Pejabat Eselon I Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI. Permintaan itu dinilai wajar karena DPR masih terkotak oleh perbedaan koalisi.

"Panggilan DPR itu bukan panggilan institusi. Itu panggilan koalisi. Karena buktinya sekarang yang ada di parlemen itu KMP dan KIH. Mereka belum selesai berkonflik. Jadi kalau Rini Soemarno menolak, itu hal wajar karena prilaku anggota DPR-nya," kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi 'Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?' di Kafe Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (23/11/2014).

Menurutnya, kondisi DPR yang belum sepenuhnya bersatu dari kubu-kubuan KMP dan KIH membuat penolakan pemerintah untuk RDP adalah hal wajar. Islah memang telah tercapai, namun poin-poin kesepakatan islah, salah satunya pengesahan pimpinan dan anggota DPR di komisi-komisi belum dilakukan.

"Itu masalah anda sendiri kalau mereka tidak didengar pemerintah dan tidak dipercaya publik ujarnya.

‎Pendiri Setara Romo Benny menilai persoalan antara KMP dan KIH di DPR harus segera dituntaskan. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan publik pada DPR sebagai salah satu pihak pengawas kinerja pemerintah.

"‎DPR harus buktikan DPR sekarang bukan lagi taman kanak-kanak. Harus memulihkan keadaban dengan menjalankan fungsinya. Kalau komplit, maka akan mendapatkan dukungan. Kita berharap DPR segera bekerja dan memanggil menteri," sambungnya.

Pengamat politik sekaligus Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jerry Sumampouw mengatakan selama ini DPR sudah memakan 'gaji haram' karena sudah ‎menerima gaji tapi belum maksimal bekerja.

‎"Mereka pakai gaji haram. Karena kerja nggak ada tapi digaji. Kalau publik dan kabinet menyangsikan, logis dan wajar. Yang salah mereka. Jangan kita anggap normal sesuatu yang hadir dari hal keliru," ucap Jerry.

(bil/trq)