NasDem Bidik 15 Kepada Daerah di Jatim

Surabaya - DPW Partai NasDem Jawa Timur mulai memetakan kekuatan politik di 15 daerah di Jawa Timur, menjelang Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Partai yang baru lahir 3 tahun lalu ini pun memaping kekuatannya untuk menempatkan kader terbaiknya maju sebagai calon bupati/walikota atau calon wakil bupati/cawali.

"Kabupaten kota yang mau melaksanakan Pilkada di Tahun 2015, kita undang DPD-DPD-nya untuk mempresentasikan kondisi di wilayahnya, seperti peta politiknya, pertumbuhan ekonominya, PAD-nya, sosialnya," ujar Ketua DPW Partai NasDem Efendi Choirie di sela acara Bedah Dapil Pemilihan Kepala Daerah se Jawa Timur Tahun 2015, di Hotel Singgasana Surabaya, Jumat (21/11/2014).

Pria yang biasa disapa Gus Choi ini menerangkan, bedah dapil tersebut untuk memantau kekuatan politik di wilayah yang akan menggelar Pilkada, serta figur yang akan maju sebagai kepala daerah. Termasuk untuk menentukan, apakah NasDem akan mengajukan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, atau hanya sekedar penonton saja.

"Ini baru maping saja. Siapa figur (dari partai lain) yang maju. Seperti apa kekuatannya. Lalu kita ada dimana. Dari pemetaan itu, apakah kita bisa menjadi nomor 1 (kepala daerah), nomor 2 (wakil kepala daerah) atau penonton. Tapi jangan sampai kita menjadi penonton," terangnya sambil menambahkan, tergantung kondisi di daerah tersebut bisa saja NasDem akan mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti mengusung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu.

"Ini sekaligus membangun kultur baru di NasDem, bukan asal-asalan (mencalonkan kepala daerah). Soal menang-kalah itu biasa. Tapi bagaimana menangani isu ekonomi, politik dan sosial di daerah tersebut," ujarnya.

NasDem menginginkan kadernya bisa menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di 15 kabupaten dan kota. Namun, dari 15 daerah tersebut, yang lebih difokuskan adalah di Kabupaten Jember (memiliki 6 kursi anggota DPRD), Kediri (5 kursi), Kota Pasuruan (2 kursi), Kabupaten Blitar (3 kursi).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rencana akan berkoalisi dengan PDIP, PKB dan Hanura (Koalisi Indonesia Hebat), politisi asal Gresik ini menegaskan, KIH tidak berlaku di daerah-daerah.

"Koalisi KIH tidak berlaku di daerah. Tidak serta merta yang di pusat berlaku di daerah. Bisa saja di daerah berkoalisi dengan Gerindra, Demokrat, dan belum tentu dengan PDIP, PKB," tandasnya.

(roi/bdh)