"Enggak (ada dominasi -red), jadi yang benarnya begini. Nasdem dari awal setuju koalisi tanpa syarat loh. Yah, walaupun ada anggota-anggota kader NasDem di pemerintahan, itu bukan diusulkan partai, itu memang pilihan presiden, hak prerogatif presiden," ujar Johnny saat dihubungi detikcom, Jumat (21/11/2014).
Johnny memahami penunjukkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung akan menuai kritik dari publik, terkait latar belakangnya sebagai politikus NasDem. Namun dia haqul yakin Surya Paloh tidak ikut campur secara aktif dalam penunjukkan Prasetyo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Pak Surya Paloh ada komunikasi dengan presiden itu memang ada kewajiban sebagai pendukung. Tidak ada intervensi soal Pak Pras ini. Apa yang menjadi program, apa yang didiskusikan, tujuannya janji-janji presiden dalam kampanye bisa dilaksanakan," katanya.
Dia pun menyarankan lebih baik publik menunggu dan melihat kinerja Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Meski dari kalangan politisi, dia meyakini kalau Prasetyo mampu lepas dari kepentingan konflik.
"Yang menjadi kewajiban agar dia kerja profesional di Kejaksaan Agung. Dan yang penting dia nanti tidak membawa kepentingan konflik, dengan cara memenuhi semua ketentuan kejaksaan," sebutnya.
"Ini dibuktikan dia berhenti sebagai angggota NasDem. Kedua, konsekuensinya diberhentikan sebagai pengurus NasDem. Dan, ketiga mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI," ujarnya.
(hat/trq)