"Saya kira kalau turun ke lapangan, ada beberapa pendapat, secara umum masyarakat mendukung sikap-sikap Ahok. Tapi memang kita tak bisa tutup mata ada yang tak sukai sikap itu. Kita hargai, tapi jangan sampai timbulkan polemik," kata Amirul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Amirul berpendapat, kondisi pemerintahan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara bisa mempengaruhi kondisi nasional. Karenanya ia menilai beda tafsir soal Perpu Pilkada tidak perlu diperuncing dengan pemahaman tekstual.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cuma bagaimana dengan DKI karena ada UU kekhususan dan sebagainya, saya kira pembuat UU tak bermaksud lain selain wakil itu," imbuh Amirul dalam rapat yang dipimpin Riza Patria (Gerindra) itu.
Amirul mengatakan, soal beda tafsir pelantikan Ahok jadi gubernur, menurutnya cukup dengan memanggil pemerintah dalam hal ini Kemendagri agar menjelaskan posisi hukum dimaksud.
"Komisi II jangan terburu-buru, kaji lebih dalam dan undang Kemendagri untuk jelaskan. Karena di sana dapurnya, yang bisa luruskan semua persoalan," ujarnya.
(iqb/trq)