.webp)
"Saya setuju dengan usulan Gubernur Jatim yang mengusulkan ada kerjasama antara BPN dengan Fakultas Teknik ITS, dalam rangka merekrut tenaga ahli ukur tanah untuk proses percepatan penerbitan sertifikasi," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang usai acara penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Kanwil BPN Jatim, Selasa (18/11/2014).
Ferry mengakui, tenaga ukur di kantor BPN masih kurang. Pemenuhan tenaga ukur dapat tertutupi dengan melibatkan perguruan tinggi. Namun, harus diserta dengan standar yang berlaku dan tidak serta merta bisa langsung masuk.
"Kami akan mendorong kepada BPN untuk melibatkan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing sebagai tenaga ukur tanah," tuturnya.
Kepala BPN ini juga menyoroti polemik surat ijo di Surabaya yang belum kelar. Pihaknya pun mendesak, agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyelesaikan persoalan tersebut.
"Caranya dengan memberikan kemudahan terhadap warga Surabaya yang status tanahnya masih surat ijo," katanya.
Ferry yang juga politisi dari Partai NasDem mengatakan, pada dasarnya semua tanah milik negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Katanya, jangan sampai rakyat malah tidak punya tanah serta kesannya menumpang.
Serta, pemerintah pada dasarnya menginginkan agar proses sertifikat tanah yang dilakukan oleh masyarakat lebih mudah. "Tujuannya agar segala aset negara atau tanah yang ada di Indonesia tidak jatuh pada kepemilikan asing," tandasnya sambil menambahkan tentang pelayanan BPN Kota Surabaya sudah cukup bagus.
(roi/bdh)
