.webp)
"Sesuai dengan ASEAN Valuers Association (AVA), dimana para konsultan termasuk penilai publik di negara Asean diperbolehkan masuk atau menggarap proyek di negara lain, tapi dengan syarat harus menggandeng konsultan lokal. Jadi tidak boleh secara langsung," ujar Ketua MAPPI Jawa Timur, Giri Bayu Kusuma, Selasa (18/11/2014).
Giri menerangkan, peluang dan tantangan mesti harus dipersiapkan secara matang baik oleh para penilai itu sendiri maupun pihak terkait dan pemerintah. Pasalnya, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur sektor jasa penilai publik, sehingga belum ada payung hukumnya.
"Termasuk minimnya dukungan lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi," terangnya.
Jumlah penilai publik di tanah air saat ini sekitar 2.500-an orang, masih dengan Singapura dan Malaysia, yang notabene jumlah penduduknya kalah besar dari Indonesia.
Dari jumlah jumlah tersebut, yang sudah 'bersertifikat' sebagai Penilau Publik hanya sekitar 375 orang. Sedangkan di Jawa Timur sebanyak 385 orang, namun yang menjadi Penilai Publik hanya 20-an orang.
"Peningkatan kuantitas dan kualitas ini yang menjadi salah satu agenda di Musda (musyawarah daerah ke V MAPPI Jatim)," ujar Satria Wicaksono.
Satria yang juga salah satu kadindat Ketua Umum MAPPI Jatim ini menerangkan, MAPPi akan terus melakukan sosialisasi ke kampus-kampus untuk menjaring minta mahasiswa untuk menjadi Profesi Penilai.
"Kita sudah pernah melakukan sampai Goes to Campus. Sosialisasi tetap akan terus kita lakukan, agar mereka tertarik menjadi Profesi Penilai," tandasnya sambil menambahkan, Profesi Penilai tidak hanya dari lulusan arsitektur atau teknik sipil, tapi juga semua bida keilmuan di perguruan tinggi.
(roi/fat)
