Berdamai dengan KIH, KMP Akan Tetap Kritis ke Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta - Usai penandatanganan kesepakatan damai dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR, KMP menyatakan‎ tak akan berubah sikap untuk tetap kritis terhadap Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"‎Penandatanganan kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi posisi KMP yang berada di luar pemerintahan, kita adalah penyeimbang," kata Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham usai penandatanganan kesepakatan Damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

‎Konsekuensinya, peran kritis akan tetap dilakoni‎ KMP. Namun demikian, sikap kritis akan selalu dilandasi pertimbangan logis demi kepentingan bangsa.

"‎Konsekuensi logis di luar pemerintahan yakni harus mengkritisi, tapi harus faktual, logis, dan berdasar pertimbangan untuk kepentingan bangsa," kata Idrus.‎

Penandatanganan kesepakatan damai dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB di Gedung Nusantara IV DPR. Tokoh KIH yang datang adalah dua juru lobinya Pramono Anung dan Olly Dondokambey, Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat, Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar, Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal, Wakil Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.

Kubu KMP diwakili oleh Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, pimpinan Fraksi Golkar Bobby Rizaldi, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Koordinator KMP di DPR Idrus Marham.

PPP, yang sedang kisruh internal, diwakili oleh Ketua DPP-nya, Arwani Thomafi, yang selama ini kerap mengusahakan islah kedua kubu.

Seluruh pimpinan DPR juga hadir di acara ini. Selain Novanto, hadir empat Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.

(dnu/trq)