.webp)
Sembari berorasi, ratusan massa menggelar long march mengelilingi Kota Mojokerto. Sekitar pukul 13.30 Wib, ratusan massa HTI berkumpul di sisi selatan alun-alun Kota Mojokerto. Seperti biasa dalam setiap aksinya, HTI mengikut sertakan anak-anak dan wanita.
Dengan membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka, ratusan massa ini menggelar orasi dengan penjagaan puluhan anggota Polres Mojokerto Kota.
"Kita menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi pada kisaran Rp 8.500 per liter, jelas dengan kenaikan harga BBM ini, rakyat akan mengalami kesengsaraan. Sebab pasti akan terjadi inflasi, sektor perbankan akan menaikkan suku bunga kreditnya. Dampaknya, sektor usaha akan mengalami kemacetan juga," ucap Indra Darmawan, Ketua DPD HTI Kota Mojokerto kepada wartawan di lokasi.
Usai menggelar orasi sekitar 15 menit, ratusan massa HTI melanjutkan aksi dengan berjalan kaki mengelilingi kota Mojokerto. Dari alun-alun kota, ratusan massa menggelar long march menuju Jalan Majapahit, Jalan Bhayangkara, Jalan PB Sudirman, Jalan Letkol Sumardjo dan kembali ke alun-alun Kota Mojokerto.
Menurut Indra, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang dzalim. Dia menilai, hasil penghematan APBN dari menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami rakyat Indonesia. Pasalnya, pengguna BBM bersubsidi 65% adalah rakyat kelas bawah.
"Belum lagi saat bidang produksi terjadi kemacetan, akan terjadi pengurangan karyawan, ini akan memberatkan masyarakat lagi. Jika sudah banyak pengangguran, maka gejolak sosial akan terjadi," jelasnya.
Meski aksi long march berjalan tertib dengan pengawalan puluhan anggota kepolisian, namun kemacetan lalu lintas sempat terjadi di Jalan Majapahit. Selain menggelar orasi, massa membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kita akan melakukan audiensi dengan anggota DPRD kota maupun kabupaten, kemudian kita akan meminta secara riel berupa penandatanganan (menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi) oleh anggota dewan, kemudian akan kita kumpulkan seluruh Indonesia ini ke pusat," pungkas Indra.
(fat/fat)
