"Kami mencoba melakukan perubahan dari segi manajemen sekolah. Kami memiliki tiga bendahara untuk mengatur pemasukan, pengeluaran dan pengelolaan. Kami merubah alur tata keuangan kami, yang dahulu hanya diketahui kepala sekolah, Tata Usaha dan Tuhan," ujar Kepala Sekolah SMA 76 Jakarta, Retno Listyarti dalam acara 'Deklarasi Good School Governance' untuk tata kelola sekolah yang baik, akuntabel dan transparan, Rabu (12/11/2014).
Kini orang tua murid hingga Menteri Pendidikan Anies Baswedan dapat melihat pengeluaran dan pemasukan anggaran SMA 76. Dalam prateknya, setiap akhir tahun anggaran penggunan BOP dan BOS dapat dilihat di situs mereka yakni www.SMA76.co.id.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Retno berharap, SMA 76 dapat menyebar semangat antikorupsi ke sekolah-sekolah lainnya. Meski sempat kesulitan dalam mewujudkan program itu, namun berbekal keyakinan dan keuletan, cita-cita itu dapat diwujudkan.
"Oleh karena SMA 76 pada akhir Desember 2014 menjadi sekolah pertama di Indonesia yang siap diaudit oleh akuntan publik manapun," tutur Retno.
Menurut Retno, tidak gampang merubah sistem korup yang telah jadi akar budaya. Namun kehadiran Joko Widodo ketika jadi gubernur DKI Jakarta memberikan harapan untuk membangun sekolah bersih dan akuntabel.
"Ini bukan mimpi biasa tetapi benar-benar bisa diterapkan dan diwujudkan. Tentu ke depan, saya berharap kepada Pak Lasro (Kadis Pendidikan DKI Jakarta) tidak menunjuk, melainkan berasal dari keinginan kepala sekolah itu sendiri," papar Retno.
Deklarasi tata sekolah yang baik siang tadi juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun. Tak hanya itu, deklrasi ini juga dihadiri kepala sekolah lainnya yang berada di wilayah DKI Jakarta.
"Sebelumnya, saya mohon maaf karena tiba-tiba meninggalkan ruangan sebelum acara selesai, karena saya sudah tidak kuat mengusap, menahan air mata yang jatuh ini. Saya beralasan terburu-buru pergi shalat karena saya tidak tahan menahan air mata ini. Ternyata masih ada anak bangsa yang peduli akan negara ini," ujar Lasro.
Lasro mengatakan dalam sistem birokrasi pendidikan sudah terlalu banyak retorika yang tidak penting. Begitu mendapat kursi jabatan seakan sudah menjadi seorang raja.
"Masih banyak PNS yang melihat kursi kepemimpinan seperti tambang emas, tambang berlian yang siap dikeruk. Akan tetapi, pada hari ini kita melihat hal yang berbeda sekolah yang kumuh ini, ternyata masih saja ada sekolah yang memiliki cita-cita mulia," tuturnya.
Lasro mengharapkan SMA 76 Jakarta ini tidak menjadi pilot project. Ia berharap sekolah-sekolah yang berada di DKI Jakarta memiliki metode tersendiri untuk melakukan transparansi anggaran jika ingin mengikuti jejak SMA 76 Jakarta.
"Model kayak apa silakan bikin sendiri, intinya ada transparansi yang bisa diaudit. Tidak perlu ada pesta hingar bingar karena saya sudah muak dengan hingar bingar, saya ingin sebuah langkah nyata," tutup Lasro.
(edo/vid)